FORMULIR PEMUTAHIRAN DATA

Formulir Pemutakhiran Data by fadlymz

DATA SEKOLAH DI RANTING SUKAWANGI

DATA SEKOLAH SUKAWANGI.doc by fadlymz

AD/ART PGRI FINAL 2013

FINAL-AD-ART PGRI Kongres XXI.pdf by fadlymz

IKRAR GURU INDONESIA

IKRAR GURU INDONESIA.docx by fadlymz

FORMULIR KTA

FORMULIR PENGAJUAN KTA.doc by fadlymz

ANGGOTA PGRI RANTING SUKAWANGI

DATA ANGGOTA.docx by fadlymz

JUKNIS PERMEN 35 PERATURAN MANTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITRNYA

juknis_permen_35.pdf by fadlymz

PKG

Apakah PKG itu?
Penilaian Kinerja Guru adalah proses penilaian yang terbuka dan obyektif terhadap kinerja guru melalui pengamatan, diskusi dan kesepakatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Mengapa PKG Penting?
PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan berkualitas.

Siapa saja yang menangani PKG?
Guru: Membuat Perencanaan dan melaksanakan segala aspek kegiatan
Sekolah: Kepala Sekolah, Penilai PKG untuk memastikan PK guru dapat berjalan secara efektif dan manfaatnya dengan guru dan siswa;
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: Kepala Dinas & Pengawas menjamin efektivitas pelaksanaan PK Guru di seluruh sekolah di lingkungannya;
Dinas Pendidikan Provinsi: mengkoordinasikan dan memverifikasi seluruh kegiatan di seluruh kabupaten/kota; melaporkan hasilnya ke Menteri;
LPMP: memantau dan menvalidasi seluruh pelaksanaan kegiatan PK guru;
PPPPTK: melakukan validasi dan menjamin seluruh isi dari seluruh kegiatan PKB;
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan: mengawasi keefektifan pelaksanaan PKG melalui sistem informasi dan pengaruh PKG dengan melakukan pemantauan;
Masyarakat: Memastikan manfaatnya bagi siswa misalnya melalui komite sekolah dan rapat guru.
Untuk apakah PKG dilaksanakan?
PENGEMBANGAN PROFESIONAL
Untuk mengidentifikasi kekuatan setiap guru dan kebutuhan peningkatannya
Merencanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Memastikan pengembangan profesional semua guru searah dengan keinginannya.
PENINGKATAN KARIR
Untuk diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit
Untuk menilai kesiapan guru untuk menempati jabatan struktural
Untuk membantu guru dalam memenuhi peningkatan karirnya.

TUNJANGAN GURU DILEBUR

TUNJANGAN GURU DILEBUR

KOMPAS – Tunjangan profesi yang diperoleh guru berstatus pegawai negri sipil setelah lulus proses sertifikasi akan dihapuskan. Hal itu merupakan konsekuensi dari system penggajian tunggal yang hendak diterapkan pemerintah untuk semua PNS , termasuk guru , pada 2015.

Dalam system penggajian tunggal yang disusun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat komponen gaji , tunjangan kinerja , dan tunjangan kemahalan. System baru itu diharapkan meningkatkan kualitas kinerja PNS yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang , termasuk guru PNS yang berjumlah sekitar 1,7 orang.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengemukakan hal itu dalam diskusi terbatas “ Arah Pendidikan Indonesia “ yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (16/6) , di Bentara Budaya Jakarta.

Hadir dalam diskusi tersebut , atara lain , mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif; Guru Besar (Emeritus) Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar; pemikir kebangsaan Yudi Latif; Guru Besar Ekonomi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ace Suryadi; Rekor UPI Sunaryo Kartadinata; Guru Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Paul Suparno; CEO Penerbit Minzan dan dosen filsafat Haidar Bagi; serta Guru Besar Ilmu Pendidikan Unoversitas Negeri Jakarta Soedijarto.

Eko Prasojo mengatakan , kebijakan baru itu untuk meningkatkan kinerja PNS , transparansi , dan keadilan.

“Selama ini ada anggapan PNS itu nyaman dan tidak bias di pecat,” ujarnya. “Nanti diubah. PNS menandatangani kontrak kinerja dan diukur. Jika kinerjanya bagus , bias mendapatkan bonus setiap tahun,” kata Eko.

Dalam system penggajian tunggal, kata Eko , ada dua komponen , yakni gaji pokok (75 persen) dan capaian kinerja (25 persen). Gaji pokok berbasis beban kerja , tanggung jawab jabatan , dan resiko. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan kinerja berdasarkan kinerja individu.

Pemberlakuan system penggajian tunggal itu , menurut Eko, akan membuat system remunerasi menjadi transparan. Tidak aka nada lagi pegawai negeri sipil yang gajinya kecil , tetapi take home pay besar.

Selain memperbaiki system penggajian, sesuai undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , eselon tiga dan eselon empat juga akan dievaluasi. Pada tataran itu akan didorong untuk diciptakan tenaga-tenaga fungsional yang professional.

JANGAN MERUGIKAN

Ketua Umum PGRI Sulistiyo meminta pemerintah menyosialisasikan kebijakan peleburan tunjangan sertifikasi menjadi satu system penggajian. Sebelum system diterapkan hendaknya dikomunikasikan dulu supaya tidak menimbulkan kegelisahan.

“Prinsipnya , guru tidak boleh dirugikan, baik dari sisi nominal dana yang diterima maupun system, mekanisme , prosedur , dan tingkat kerumitannya,” ujar dia.”

Sulistiyo menilai, kebijakan sertifikasi sudah tepat. “Namun , jika dirasa menyulitkan dan terlalu eksklusif, saya kira guru sama pendapatnya dengan saya , tidak berkeberatan diatur kembali (dalam undang-undang baru),” ujarnya. (LUK/THY/A13).